JAKARTA — Pemerintah mempercepat penguatan infrastruktur listrik di satuan pendidikan untuk memastikan program digitalisasi pembelajaran dapat digunakan secara optimal, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Hasil verifikasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memetakan 227.365 satuan pendidikan yang membutuhkan dukungan kelistrikan.
Dari jumlah tersebut, 26.162 satuan pendidikan membutuhkan penyambungan listrik baru, sedangkan 201.203 satuan pendidikan membutuhkan penambahan daya.
Data tersebut menjadi perhatian karena digitalisasi pembelajaran tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi, tetapi juga infrastruktur dasar yang memadai agar perangkat dapat benar-benar digunakan di ruang kelas.
9.544 Satuan Pendidikan Belum Terlayani Jaringan PLN
Persoalan yang lebih kompleks ditemukan pada 9.544 satuan pendidikan yang belum dapat dilayani oleh jaringan PLN yang tersedia saat ini.
Pemerintah membahas alternatif penyediaan listrik berdasarkan karakteristik wilayah bagi satuan pendidikan tersebut.
Alternatif yang dipertimbangkan antara lain penggunaan tenaga surya berbasis baterai dan sistem kelistrikan off-grid, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan listrik utama.
Langkah ini melibatkan koordinasi Kemendikdasmen, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta PLN.
Digitalisasi Membutuhkan Listrik Memadai
Penguatan infrastruktur listrik berkaitan dengan rencana penggunaan Papan Interaktif Digital atau PID dalam pembelajaran.
Pada 2026, kebutuhan Papan Interaktif Digital disebut mencapai sekitar 713 ribu unit, dengan kebutuhan daya sekitar 2.200 hingga 3.500 VA.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menekankan bahwa distribusi perangkat digital harus berjalan bersama kesiapan infrastruktur pendukung.
Pemerintah ingin memastikan perangkat yang sampai ke sekolah dapat langsung dimanfaatkan dan tidak terkendala oleh ketiadaan listrik ataupun kapasitas daya yang tidak mencukupi.
Karena itu, persoalan digitalisasi pendidikan tidak dapat dipandang sebatas pengadaan perangkat. Ketersediaan listrik, jaringan, kapasitas guru, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran menjadi bagian dari ekosistem yang perlu berjalan bersama.
Disinergikan dengan Program Listrik Desa
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan kebutuhan listrik satuan pendidikan dapat disinergikan dengan Program Listrik Desa yang telah dijalankan Kementerian ESDM.
Pemerintah menargetkan seluruh desa di Indonesia memperoleh akses listrik hingga 2029. Dalam proses tersebut, sarana pendidikan yang membutuhkan percepatan penyambungan dapat menjadi bagian dari koordinasi lintas kementerian.
Sinergi program yang sudah berjalan juga diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan kelistrikan tanpa membangun skema yang sepenuhnya terpisah.
Bagi sekolah di daerah 3T, langkah tersebut menjadi penting karena keterbatasan infrastruktur dasar berpotensi menciptakan kesenjangan baru ketika transformasi pembelajaran semakin bergantung pada teknologi digital.
Bukan Berarti 227 Ribu Sekolah Belum Berlistrik
Angka 227.365 satuan pendidikan perlu dibaca secara hati-hati.
Data tersebut tidak menunjukkan bahwa seluruh satuan pendidikan itu belum memiliki listrik.
Sebagian besar, yakni 201.203 satuan pendidikan, tercatat membutuhkan penambahan daya, sementara 26.162 membutuhkan penyambungan baru.
Secara khusus, pemerintah menyebut 9.544 satuan pendidikan belum dapat dilayani jaringan PLN eksisting.
Perbedaan tersebut penting agar besarnya tantangan infrastruktur pendidikan tidak disederhanakan menjadi klaim bahwa “227 ribu sekolah Indonesia belum berlistrik”.
Penguatan kelistrikan pada akhirnya menjadi salah satu prasyarat agar investasi pemerintah dalam perangkat digital dapat diterjemahkan menjadi penggunaan teknologi yang nyata dalam proses belajar.